Berharap Kewenangan Pemerintah Sahkan Pengurus Parpol Dicabut

jpnn.com - JAKARTA - Mukernas I PPP yang digelar kubu Djan Faridz akan membahas sikap partai terkait sejumlah isu-isu terkini. Salah satu isu yang jadi perhatian utama adalah peran pemerintah dalam konflik internal partai politik (parpol).

"Terutama mengenai apakah pengesahan kepengurusan parpol tetap dipertahankan di pemerintah atau dikembalikan ke pengadilan," kata SC Mukernas I Djafar Alkatiri di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (8/12).

Menurutnya, isu ini sangat penting untuk dibahas oleh PPP. Pasalnya, belakangan muncul indikasi kuat pemerintah memanfaatkan konflik internal untuk mengintervensi parpol.

Untuk mengkaji masalah ini, lanjut Djafar, PPP akan mengundang sejumlah pakar dan politisi dari kalangan eksternal untuk jadi pembicara di Mukernas I. Di antaranya, pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra dan Margarito Kamis serta Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon.

"Di Mukernas I kita juga akan tentukan sikap politik, baik menyangkut Perppu Pilkada, kolom agama, dan beberapa persoalan politk yang dicmpuri pemerintah hari ini," pungkasnya. (dil/jpnn)