Bermewah-mewahan, Jabatan Bisa Diturunkan

"Bagi yang belum menjalankan 1 bulan ke belakang masih kami maklumi karena mungkin telanjur terikat dengan kontrak atau lainnya. Tapi, kedepan akan ada tindakan," tandas Yuddy.
Sebagai bentuk keseriusan, dia mengungkapkan, kementeriannya juga telah membentuk tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan surat edaran tersebut. Yaitu, tim deputi pengawasan reformasi birokrasi.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil menambahkan, selain mendorong efisiensi di segala lini, pemerintah mulai tahun depan juga akan meminta PNS agar tidak hanya duduk di belakang meja.
"Kami minta lebih sering turun ke lapangan. Khususnya, PNS yang terkait dengan pelayanan publik," ujarnya.
Menurut Sofyan, pemerintah sudah bertekad melakukan reformasi birokrasi untuk memperbaiki layanan publik. Dengan turun langsung ke lapangan, PNS diharapkan bisa mengetahui permasalahan sehingga perbaikan layanan bisa segera dilaksanakan. "Intinya, kita minta semua aparat pemerintah untuk bekerja lebih keras," katanya. (dyn/owi/sof)
JAKARTA - Surat edaran hidup sederhana yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bukan hanya sekedar
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bongkar Penyelundupan Benih Lobster, Bea Cukai Batam Cegah Negara Rugi Rp 48 Miliar
- ERIA Tegaskan Pentingnya Peran Pemimpin Dalam Perdamaian Berkelanjutan
- Polda Jabar Tangkap 4 Orang Perusuh Saat Peringatan May Day di Bandung
- Kemenag: 29.288 Jemaah Calon Haji Indonesia Tiba di Madinah
- KPK Periksa Direktur PT Visiland Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan di PT INTI
- Srikandi BUMN Ajak Seluruh Perempuan di Indonesia Berani Tampil & Jadi Agen Perubahan