Bertemu Megawati, Pimpinan MPR RI Bahas Usulan Amendemen Terbatas UUD NRI 1945
jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR RI menemui Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (10/10).
Ini merupakan kunjungan resmi pertama Pimpinan MPR RI ke para tokoh bangsa, khususnya yang pernah memimpin Indonesia.
"Selain silaturahim mengantarkan undangan pelantikan Presiden - Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 di MPR RI, dimana tadi Ibu Mega akan meluangkan waktu untuk hadir, kami juga berdiskusi banyak hal tentang kebangsaan dan kenegaraan. Sebagai perempuan pertama yang menjadi Presiden Indonesia serta sampai saat ini memimpin partai politik terbesar di Indonesia, sepak terjang dan integritas kenegarawanan Ibu Mega tak perlu diragukan. Kita perlu banyak mendengar dan belajar dari beliau" ujar Bamsoet usai bertemu Megawati Soekarnoputri, di Jakarta, Kamis (10/10).
Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fuwaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pimpinan MPR RI banyak mendapat pandangan dari Megawati tentang rekomendasi MPR RI periode 2014-2019 mengenai amandemen terbatas UUD NRI 1945.
Megawati mengusulkan amandemen terbatas khususnya di bidang perekonomian. Selain itu, diperlukan dibuatnya blueprint pembangunan Indonesia ke depan.
"Konsep membangun bangsa haruslah pembangunan berkelanjutan selama 50 bahkan 100 tahun kedepan, yang dilakukan oleh satu masa pemerintahan presiden ke masa pemerintahan presiden selanjutnya. Jangan sampai ganti presiden berganti pula arah pembangunan bangsa. Blueprint pembangunan ini yang akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengkajian MPR RI dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat," jelas Bamsoet.
Politikus Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga ini memastikan, blueprint diperlukan agar setiap presiden punya pegangan arah pembangunan, tanpa menghilangkan sisi sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Pimpinan MPR RI juga akan menemui Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono serta Wakil Presiden Jusuf Kalla.
- Hardiknas 2024, Mbak Rerie: Masalah Pengangkatan Guru Honorer Harus Segera Dituntaskan
- Lestari Moerdijat: Peringatan Hari Buruh jadi Momentum Komitmen Tuntaskan RUU PPRT
- Fadel Muhammad Bicara Cara Memilih Pemimpin di Pilkada Serentak 2024, Mohon Dicatat!
- Terima Kunjungan Sekretariat Parlemen Korsel, Siti Fauziah Jelaskan Tugas & Wewenang MPR
- Amir Uskara Sebut PPHN Harus Memuat Target Pembangunan yang Terarah, Bukan Cuma Asumsi
- Hadiri Peluncuran Koperasi KTNM, Fadel Muhammad Sampaikan Sejumlah Harapan