BIN: Dampak Penolakan Pilkada 2020 Menurunkan Jumlah Pemilih

BIN: Dampak Penolakan Pilkada 2020 Menurunkan Jumlah Pemilih
Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto menyoroti maraknya narasi menolak pelaksanaan Pilkada 2020.

Wawan mengatakan, BIN menempatkan narasi penolakan itu menjadi satu di antara peta kerawanan.

Dia menerangkan, tidak sedikit organisasi masyarakat dan keagamaan yang meminta pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda.

Upaya itu berpotensi mengurangi jumlah pemilih Pilkada 2020. Terlebih lagi, pihak penolak itu membawa narasi tingginya kasus Covid-19 ketika Pilkada 2020 dipaksakan.

Wawan mengungkapkan itu saat menjadi pembicara diskusi daring bertema 'Antisipasi Kerawanan Kamtibmas dan Kesehatan dalam Pilkada serentak 2020' yang digelar Masyarakat Pers Pemantau Pemilu (Mappilu), Jumat (23/10).

"Situasi tersebut bisa menunjukkan antipasi dan skeptis terhadap Pilkada. Dampak lain risiko warga dalam memilih akan menurun," ucap Wawan.

Selanjutnya, kata dia, BIN mencatat peta kerawanan Pilkada 2020 terkait kampanye terselubung.

Misalnya, terjadi politisasi bantuan sosial Pilkada 2020 yang berlangsung pada saat pandemi Covid-19.

BIN menganggap maraknya narasi menolak pelaksanaan Pilkada 2020 membuat turunnya angka pemilih.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News