Birokrasi Masih Memble

Isu keempat adalah iklim investasi dan kepastian hukum. SBY menuturkan, hambatan iklim investasi dan kepastian hukum berpotensi menciptakan ketidakpastian, ekonomi biaya tinggi (high cost economy), dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas.

 

Keluhan juga kadang muncul di daerah meski urusan di tingkat pusat sudah selesai. Karena itu, kata SBY, perlu diupayakan untuk mengurangi biaya ekonomi yang tinggi. "Kita telah dan sedang mengevaluasi 13.520 peraturan daerah dan 824 peraturan daerah telah kita batalkan," ungkapnya. Penerbitan izin berusaha pun kini sudah dipercepat dari semula 60 hari menjadi 17 hari.

 

Sementara itu, isu lain berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan kesehatan fiskal. Menurut SBY, kebanyakan krisis yang terjadi di banyak negara disebabkan keadaan fiskal yang tidak sehat. Misalnya, defisit tinggi dan rasio utang terhadap PDB. "Mari kita cegah keadaan fiskal menjadi tidak sehat dan rapuh sebagaimana yang dialami banyak negara, " tuturnya.

 

Sidang bersama DPR dan DPD kemarin pagi tidak dihadiri sejumlah anggota dewan secara lengkap. Dari daftar presensi, tercatat kehadiran anggota pada pukul 10.30 adalah 430 anggota. Komposisinya, Partai Demokrat 137 orang, Golkar 75, PDIP 76, PKS 45, PAN 36, PPP 27, PKB 13, Gerindra 15, dan Hanura 12 orang. (fal/bay/c7/agm)