BK Bakal Periksa Pimpinan Dewan

BEKASI-Terkait pengajuan hak interpelasi, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bekasi bertindak. Mereka akan mendatangi Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim guna dimintai keterangan. Pasalnya, interpelasi itu bergulir lantaran protes dari anggota Badan Anggaran (Banang) terkait perubahan anggaran yang tidak dibahas oleh seluruh anggota dewan tapi ditandatangi pimpinan dewan termasuk ketuanya Mustakim.

   

Untuk diketahui, interpelasi didorong munculnya dua dana proyek siluman yakni pembangunan Islamic Center yang awalnya Rp 29 miliar mendadak berubah menjadi Rp 35 miliar dan proyek pembangunan gedung E RSUD Kabupaten Bekasi senilai Rp 19 miliar. ”Kita akan klarifikasi kepada ketua dewan guna meminta penjelasan mengapa timbul interpelasi ini,” terang Ketua BK, DPRD Kabupaten Bekasi, Milin Kartono.

 

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP, DPRD Kabupaten Bekasi, Hasan Bisri, mengaku akan terus memperjuangkan hak interpelasi. Dia mempertanyakan dasar evaluasi perubahan anggaran, yang tidak melalui badan anggaran tapi disetujui oleh pimpinan dewan. ”Perubahan anggaran harus dibahas oleh anggota Banang yang berjumlah 26 orang. Tidak hanya oleh pimpinan dewan saja,” cetusnya.

Dia juga mempertanyakan kenapa pimpinan dewan berani tanda tangan tanpa ada persetujuan seluruh anggota dewan terkait dua proyek bernilai belasan miliar tersebut. ”Pimpinan hanya menandatangani berdasarkan keputusan seluruh anggota dewan. Jangan mentang-mentang pimpinan hak kami sebagai anggota dewan diambil alih,” cetusnya. Lebih lanjut, Hasan mengatakan, selama menjadi dewan lebih dari satu periode, baru kali ini mengalami hal seperti itu. ”Baru saat ini saja terjadi,” ujarnya. (dai)