BK DPR Harus Tiru Komisi Etik KPK
Selasa, 02 Agustus 2011 – 21:24 WIB
JAKARTA -- Perombakan Komisi Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berupa penambahan anggota dari unsur eksternal hingga akhirnya komposisi terkini adalah empat dari luar dan tiga dari dalam, perlu dicontoh Badan Kehormatan (BK) DPR. "Dan kedua mengendalikan potensi konflik kepentingan sejak awal, karena walau bagaimanapun yang diadukan ke BK adalah sejawat atau satu fraksi," ungkap Ronald.
Pusat Studi dan Kebijakan Hukum (PSKH) pernah mengusulkan agar keanggotaan BK DPR melibatkan unsur eksternal. "PSHK pernah mengusulkan saat pembahasan RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD agar komposisi anggota BK tidak hanya berasal dari anggota DPR, tapi juga dari pihak luar," klaim Direktur Monitoring dan Advokasi PSKH, Ronald Rofiandri kepada JPNN, Selasa (2/8).
Baca Juga:
Menurut dia, setidaknya ada dua tujuan usulan itu. Pertama, kata dia, mengimbangi obyektifitas penilaian, sehingga keputusan BK berada pada kualifikasi teruji dari tarik-menarik kepentingan antar fraksi.
Baca Juga:
JAKARTA -- Perombakan Komisi Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berupa penambahan anggota dari unsur eksternal hingga akhirnya komposisi terkini
BERITA TERKAIT
- Prioritaskan Kemajuan Petani, Sudaryono Modali KWT Magelang Belanja Benih dan Bibit
- Baru Dilantik jadi Anggota PPK, Dikdik Budianto Diminta Mundur, Masalahnya Serius!
- Yusril Mundur, Fahri Pimpin Partai Bulan Bintang
- Sudaryono Siapkan Pentas Besar untuk Sanggar Tari di Sragen
- Pilgub Jateng 2024, PDIP Mulai Bergerak
- Jumlah Kementerian di Era Prabowo Kemungkinan Bertambah