BKSAP DPR RI Suarakan Penghapusan Ketimpangan Kesehatan di Asia-Pasifik

Putu menyebut tiap negara memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berbeda dalam meningkatkan sistem kesehatannya, termasuk infrastruktur, pendanaan, hingga sumber daya manusia.
Kondisi tersebut diakuinya dapat memengaruhi akses individu terhadap pelayanan kesehatan primer.
"Untuk itu, kita harus memperkuat kerja sama di kawasan Asia-Pasifik, termasuk dalam hal perdagangan, investasi serta peningkatan kapasitas di bidang kesehatan," ujarnya.
Menurut dia, Indonesia akan terus mengadvokasi implementasi Financial Intermediary Fund atau Dana Perantara Keuangan (FIF) global, yaitu mekanisme pembiayaan multilateral yang didedikasikan dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan untuk kesiapsiagaan, pencegahan dan responsivitas (PPR) pandemi.
Selain itu, pemerintah juga telah menjalankan Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga sejak lama guna mendukung pencegahan dan penanggulangan penyakit.
"Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan," ucapnya.
Kemudian, Indonesia terus berupaya untuk mencapai cakupan kesehatan yang komprehensif melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program itu dirancang untuk memberikan perlindungan dan manfaat kesehatan bagi semua warga negara, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan.
Wakil Ketua BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menyebut penghapusan ketimpangan kesehatan di kawasan Asia-Pasifik harus menjadi prioritas.
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- PTM Capai 73%, Workshop FIA & GAPMMI Bedah Strategi untuk Hadapi Tantangan Kesehatan
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang