BPIP Dorong Mahasiswa jadi Garda Terdepan Implementasikan Nilai Pancasila

Karjono menjelaskan setelah reformasi, ada beberapa aspek yang mengalami pelemahan. Salah satu yang sangat mencolok adalah di dunia pendidikan.

Di sisi lain lembaga yang menangani ideologi Pancasila turut dinonaktifkan. Misalnya, TAP MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Eka Pancakarsa atau P4 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kemudian satu tahun setelahnya Lembaga BP7 dibubarkan, dan yang sangat memprihatinkan adalah penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menghilangkan mata ajar atau mata kuliah Pancasila. Ini adalah situasi yang sangat memprihatinkan.

"Perubahan-perubahan ini memiliki dampak yang signifikan bagi generasi muda seperti adek adek mahasiswa saat ini," tegasnya.

Terakhir, dia menyampaikan melalui program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, mahasiswa diberikan kebebasan untuk berekspresi dan berinovasi. Ini merupakan langkah positif untuk memajukan pendidikan yang berlandaskan Pancasila.

Dia menekankan bahwa semangat ini adalah langkah konkret menuju visi "kampus benteng Pancasila."

Mahasiswa, sebagai agen perubahan masa depan, memiliki peran penting dalam mempertahankan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus.

Dengan kebebasan berekspresi dan inovasi, mereka dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan kedaulatan Pancasila sebagai ideologi negara.

"Saya mengingatkan pentingnya penerapan prinsip ‘Tut Wuri Handayani’ yang artinya ‘mengatur, mengarahkan, dan membimbing’, kepemimpinan adalah tanggung jawab yang telah diatur dengan baik. Melalui kebijaksanaan, keteladanan, dan pengabdian kepada nilai-nilai Pancasila, adek-adek memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam memajukan bangsa dan negara,” ajaknya. (jpnn)