BPK Soroti Soal Penyaluran Bansos yang Banyak Masalah
Jumat, 29 Mei 2020 – 20:20 WIB
"Proram bagus, rakyat merasakan. sistem yang digunakan Jokowi melalui Himbara sudah bagus, tetapi datanya belum update," ujar Achsanul.
Karena itu, Achsanul berpesan sebaiknya negara membenahi DTKS apakah diserahkan ke bupati atau dikontrol oleh Pusdatin Kemenmes.
"Pusdatin itu dikasih dana oleh negara unguk meng-update data ini," katanya seraya meminta timwas mempertajam persoalan ini.
Dia menegaskan bahwa banyak kepala daerah yang kurang mengindahkan instruksi menteri, karena dinas sosial di bawah bupati dan tidak struktural daerah. "Ini masukan buat parlemen agar Kemensos diberikan daya tekan sampai ke bawah," ujar dia. (boy/jpnn)
Di era Presiden Jokowi, pembagian bansos lewat Himbara sebenarnya sudah bagus, tetapi...
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Sengketa Pemilu: Menkeu Sri Mulyani Dianggap Membohongi Publik dan Hakim MK
- Saleh Apresiasi Kebijakan Mendag Zulhas soal Barang Kiriman PMI
- Iran Serang Pangkalan Militer Israel, Indonesia Diharapkan Berperan Menyerukan Perdamaian
- Pengamat: Kesaksian 4 Menteri di MK Mematahkan Narasi Penyalahgunaan Bansos Menjelang Pemilu 2024
- Selamat, Pemprov Banten Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut dari BPK
- Sri Mulyani Percaya Sidang PHPU Cara Merawat Nalar Publik