BPPT: Sistem Teknologi Informasi Indonesia Perlu Diaudit

jpnn.com - JAKARTA - Aksi penyadapan yang dilakukan badan intelijen Australia membuka mata semua pihak bahwa sistem keamanan teknologi informasi dan telekomunikasi Indonesia, terutama milik pemerintah masih lemah. Melihat adanya kelemahan itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) menyarankan pemerintah untuk melakukan audit atas teknologi komunikasi dan informasi yang dimiliki pemerintah.

"Kita melihat, salah satu yang kurang di Indonesia itu adalah belum adanya satu institusi sebagai auditor teknologi. Menurut kami itu perlu dan penting. Selama ini kurang kesadaran untuk mengaudit teknologi yang kita miliki. Terutama yang berasal dari luar negeri," ujar Kepala Balai Iptek Net BPPT Irwan Rawarusdi dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, (22/11).

Menurut Irwan, untuk mencegah penyadapan, Indonesia harus mengetahui kelemahan teknologi sistem keamanan. Itu hanya dapat diketahui dengan melakukan audit teknologi yang ada.

Irwan menyatakan percuma bila Indonesia mencari tahu jenis teknologi yang dipakai Australia untuk penyadapan, karena itu tidak mudah. Apalagi, sambungnya, perkembangan teknologi di Australia terus berkembang setiap tahun. Dibanding mencari milik Australia, pemerintah Indonesia disarankan memperbaiki kelemahan di sistem yang sudah ada saat ini.

"Kita tidak bisa bilang sistem kita sudah aman 100 persen. Kita susah untuk mengetahui teknologi apa yang mereka pakai untuk menjebol kita. Kita lebih mudah mendeteksi kelemahan kita. Kalau kita sudah tahu kelemahan kita, kita bikin teknologi untuk menutupnya," papar Irwan.

Sementara itu, Sekjen IATI Arya Reza Vidya mengungkapkan kesadaran masyarakat Indonesia juga sangat kurang terhadap sistem keamanan teknologi yang dipakai. Jika ada institusi khusus auditor teknologi, ungkapnya, masyarakat bisa diberikan masukan dan saran terkait teknologi yang akan dipakai sehingga terjaga keamanannya. (flo/jpnn)