Bupati Boven Digoel Tak Mau Terburu Dilantik

Hencky menerangkan, salah satu pertimbangan Yusak tidak ingin segera dilantik adalah kondisi di Boven Digoel hingga saat ini masih kondusif meski hanya dipimpin sekda yang berstatus pelaksana tugas (Plt). "Pemerintahan daerah di sana masih berjalan baik," jelasnya.

Terpisah, Kapuspen Kemendagri Reydonnyzar Moenek menegaskan, bisa saja pihaknya memberikan izin pelantikan bagi bupati Boven Digoel. Pria yang akrab disapa Donny tersebut menuturkan bahwa hal itu bisa terjadi jika gubernur Papua kooperatif dan mengusulkan pelantikan kepada Mendagri. "Tapi, tentu ada aturan yang harus ditaati," ucap Donny.

Seperti diketahui, pengadilan Tipikor menyatakan Yusak terbukti menyalahgunakan dana APBD Boven Digoel 2006 dan 2007 senilai Rp 64,2 miliar. Selain hukuman penjara, Yusak diharuskan bayar denda Rp 200 juta dan diwajibkan mengembalikan uang pengganti kerugian negara Rp 45,7 miliar. (kuh/dwi)