Bupati Dogiyai Tuntut Status Non-aktif Dicabut

Bupati Dogiyai Tuntut Status Non-aktif Dicabut
Ilustrasi: pixabay

Thomas membantah dirinya telah menyalahgunakan dana bansos. Hasil temuan BPKP Papua menyatakan, dana yang digunakan adalah dana penyelenggaran pemerintah. Dia menegaskan, bukan dana bansos yang digunakan, melainkan dana penunjang  tugas-tugas. “Hal ini dibelokkan. Dianggap dana bansos. Mereka kemudian lapor ke pihak berwenang. Sehingga terjadilah kejadian seperti ini,” tandasnya.

Ada beberapa kegiatan yang dia gunakan dengan dana tersebut. Di antaranya adalah syukuran usai dirinya terpilih menjadi bupati Dogiyai 2012-2017. “Bupati itu bukan pilih sendiri, pilih sendiri boleh tapi itu kami yang pilih maka 10 distrik harus ada syukuran” ujar Thomas menirukan permintaan masyarakat Dogiyai saat itu.

Dia menyatakan, kegiatan tersebut sudah dibentuk kepanitiaannya dan uang syukuran dikeluarkan lewat panitia, bukan melalui dirinya.

Kegiatan-kegiatan lain adalah laporan akhir tahun oleh BPKAD dan rakor di Merauke yang diikuti para bupati se-tanah Papua. “Kami gunakan uang itu untuk perjalanan dinas. Karena kalau kegiatan bupati seperti raker itu kaitannya dengan pembangunan, maka saya bawa juga Dinas PU dan Bappeda,” terang Thomas. (adk/jpnn)


NABIRE - Bupati Kabupaten Dogiyai, Papua Thomas Tigi mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencabut status penonaktifan dirinya. Thomas


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News