Butuh Dua Surat Jaminan untuk Yakinkan Pemerintah Filipina

jpnn.com -  TANGERANG -- Pemerintah menyatakan 177 jemaah calon haji yang gagal berangkat dan sempat ditahan pemerintah Filipina, adalah korban. Mereka dinyatakan bukan pelaku kriminal. 

"Kami mengatakan mereka adalah victim," tegas Duta Besar Indonesia untuk Filipina Johny Lumintang di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banteng, Minggu (4/9). 

Dia mengatakan, dengan kerja sama yang baik antara kementerian di Indonesia akhirnya para WNI itu bisa dibebaskan. "Saya  mengucapkan terima kasih atas doa seluruh masyarat Indonesia, kerja sama semua pihak sehingga masalah bisa diselesaikan," kata dia. 

Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal menyatakan, para WNI bisa dipulangkan setelah  Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila mengeluarkan surat jaminan. "Pak Dubes mengeluarkan letter of guarantee, memberikan garansi," kata Iqbal di Bandara Soetta, Minggu (4/9). 

Bahkan, ujar dia, sebelum jemaah diberangkatkan pemerintah RI mengeluarkan satu surat jaminan lagi kepada otoritas Filipina. "Bahkan sebelum  dipulangkan kemarin, kami keluarkan satu jaminan lagi yang kami sebut supplementary guarantee letter," ujar Iqbal. 

Dia mengatakan, dua surat jaminan itu cukup meyakinkan pemerintah Filipina. Hingga akhirnya 168 dari 177 jemaah calon haji  itu bisa dipulangkan. 

Ia menambahkan, klausul  dalam surat jaminan  itu berisikan bahwa sembilan WNI yang masih ditahan di Filipina akan tetap memenuhi segala sesuatunya ketika pemerintah otoritas setempat membutuhkan keterangannya. "Dan memastikan ketika mereka dibutuhkan dalam proses hukum di Filipina mereka harus ada di sana," kata Iqbal. Saat ini, sembilan WNI tersebut masih berada di KBRI di Manila. (boy/jpnn)