Butuh Rp 5 Triliun untuk Raskin
Jumat, 12 April 2013 – 08:27 WIB
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menjabarkan, pemerintah akan membuat surat edaran kepada bupati/walikota untuk membantu menyalurkan beras raskin dari titik distribusi hingga titik bagi. Anggaran untuk 50 ribu titik distribusi ke 100 ribu lebih titik bagi tidak dibebankan kepada masyarakat miskin, tetapi menjadi tanggungan daerah. "Nantinya akan ditambahkan cadangan beras pemerintah 100 ton di tiap kabupaten dan 200 ton di tingkat provinsi," katanya.
Baca Juga:
Sementara itu, Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso menjelaskan, terkait keluhan beras bau apek atau berkutu, bukan karena mutu beras itu jelek. Karena pemerintah memberikan subsidi Rp 6.000 perliter sementara masyarakat membelinya dengan harga Rp1.600/kg.
Menurut Sutarto faktor apek dan berkutu itu lebih karena lamanya penyimpanan di gudang. Karena pada musim barat angkutan menjadi kendala, maka sebelum musim barat beras sudah ada di lokasi. "Produksi beras sekitar 70 persen terjadi pada Maret-Juni, yaitu musim hujan,” ujarnya.
Dikatakan, produksi beras itu dihasilkan dari 17,5 juta petani dengan varietas dan pabrik beras yang bermacam-macam. Agar, kualitas beras terjaga, maka pemerintah harus membeli pada waktu itu juga agar bisa disalurkan hingga tahun depan. Kalau tidak dibeli saat itu, akan dibeli oleh tengkulak.
JAKARTA-Pemerintah makin fokus memperhatikan kebutuhan masyarakat prasejahtera. Setelah menggelontokan 15 kg jatah beras miskin pada 2013, per Januari
BERITA TERKAIT
- Rilis Laporan Keuangan Triwulan I 2024, VKTR Fokus Peningkatan Margin & Penjualan EV
- Bea Cukai Magelang Bergerak Aktif Ajak Masyarakat Gempur Rokok Ilegal
- Triwulan I 2024, Bank Jatim Cetak Kinerja Moncer
- Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Beri Atensi Perkembangan Harga Sejumlah Komoditas
- Mendagri Tito Ingatkan Pemda Jangan Terlena Meski Inflasi Nasional Terkendali
- Pra-Penjualan LPKR Mencapai Rp 1,5 Triliun di Kuartal I/2024