Caleg Perempuan Kurang 30 Persen, Dilarang Ikut Pemilu
Selasa, 15 Januari 2013 – 22:23 WIB
JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Nurul Arifin menyatakan, saat pembahasan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang terkait dengan kewajiban untuk mencantumkan keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif (caleg), terjadi perdebatan alot. Dijelaskan Nurul, KPU mengusulkan alternatif sanksi, jika ada Parpol yang tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan di suatu daerah pemilihan. Sanksinya parpol itu tidak diikutkan dalam pemilu khusus untuk dapil tersebut.
Yang diperdebatkan masalah perlu tidaknya dijatuhkan sanksi jika partai tidak mencantumkan 30 persen keterwakilan perempuan sebagaimana amanat Pasal 57 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012.
Baca Juga:
"Itu pertanyaan penting, mengingat tidak ada pasal yang menegaskan sanksi bagi parpol yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan," kata Nurul, Selasa (15/1).
Baca Juga:
JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Nurul Arifin menyatakan, saat pembahasan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang terkait dengan kewajiban
BERITA TERKAIT
- Sri Mulyani Masuk Bursa Pilgub Jakarta, Stafsus Menkeu Singgung Soal Parpol
- Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP, Risma Mengaku Tak Mau Sombong
- Mardiono Dianggap Gagal Memimpin, Front Ini Desak Muktamar PPP Segera Digelar
- Kuasa Hukum Golkar Minta MK Kabulkan PHPU Dapil Papua
- Kejaksaan Eksekusi Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024
- Terinspirasi Tri Sakti Bung Karno, M2 Siap Maju Pilkada Kota Bekasi