Catatan Akhir Tahun, Terorisme Turun, Masalah HAM Jadi Sorotan 

Aboe juga menyoroti persoalan penegakan HAM. Menurut dia, penegakan HAM masih harus terus dievaluasi. Ia mencontohkan, berdasar laporan dari para aktivis, sepertinya penegakan HAM di Indonesia pada 2019 ini banyak catatan.

Koalisi Peringatan Hari HAM (Koper HAM) mencatat sepanjang 2019 sedikitnya terjadi 51 kasus pelanggaran HAM dan belum diselesaikan oleh pemerintah. "Tentunya ini harus menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Aboe, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komnas HAM menunjukkan setidaknya 52 orang meninggal dalam demonstrasi sepanjang 2019.

Menurut Aboe, tentu ini adalah bagian dari berita buruk untuk negara hukum yang demokratis seperti Indonesia. Karena itu, katanya, perlu ada keseriusan dari pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan HAM untuk masyarakat.

Data lain yang diungkap oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mencatat sepanjang 2019 kekerasan terjadi kepada 53 jurnalis. 

Aboe mengatakan, berdasar laporan itu IJTI mengungkap pola kekerasan yang dilakukan beragam. Mulai intimidasi sampai persekusi yang kebanyakan oleh oknum aparat keamanan.

"Perlu memberikan jaminan perlindungan hukum dan keamanan yang optimal untuk para jurnalis dalam menjalankan tugasnya," ungkap ketua DPP PKS itu. 

Dia mengingatkan perlindungan HAM adalah bagian dari amanat konstitusi kita. Karena Pasal 27 Dan 28 UUD 1945 pada pokoknya telah mengatur perlindungan dasar yang harus diberikan negara kepada rakyat.