Cawe-Cawe Penguasa di Pilpres 2024 Membahayakan Demokrasi

jpnn.com, TANGSEL - Pengamat politik Airlangga Pribadi menilai demokrasi Indonesia cenderung mengalami pendalaman erosi demokrasi.
Artinya, kata dia proses pelemahan demokrasi yang tengah berjalan mengalami pendalaman saat ini.
"Salah satu hal yang menjadi fenomena yang terlihat bahwa problem intervensi aparatus negara, netralitas ASN, cawe-cawe kekuasaan, dan problem dari penyelenggara pemilu yang kesemuanya berlangsung menjelang Pilpres 2024 memperlihatkan bahwa ancaman demokrasi saat ini menggerus konsolidasi demokrasi kita," kata Airlangga dalam Catatan Awal Tahun Pemilu 2024: Penguatan atau Disrupsi Demokrasi? yang diselenggarakan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu (10/1).
Airlangga yang juga Dosen FISIP Unair mengatakan bahwa demokrasi dengan berbagai aturan dan regulasinya tidak lagi diindahkan sebagai satu-satunya aturan main bersama.
"Problem kita bukan hanya pada persoalan substansi demokrasi, tetapi pelemahan prosedural demokrasi pada Pilpres 2024," kata dia.
Menurutnya, apa yang terjadi saat ini bukan hanya proses pelemahan demokrasi, tetapi, ancaman demokrasi dan tatanan republik akan berubah menjadi sesuatu yang lain yang bisa berujud tirani maupun despot, di mana penguasa atau pemimpin berada diatas hukum, dan bahkan hilangnya kekuatan hukum untuk memberikan batasan atau sangsi terhadap kekuatan politik yang melakukan pelanggaran HAM maupun pelanggaran etik.
"Risiko yang muncul ialah ketika republik sebagai tatanan politik yang mengatur agar hukum dan regulasi menjaga kesetaraan maupun tidak terjadinya kekuasaan yang tidak terbatas bekerja dalam tatanan politik," sambungnya.
"Persoalan ini menjadi makin kompleks ketika berbagai bentuk pelanggaran etis dan HAM dilakukan melalui proses politik normalisasi dengan politik gimmick yang seakan-akan politik ini berjalan secara normal dan mengaburkan persoalan yang ada," kata dia. (rhs/jpnn)
Ulah cawe-cawe penguasa di Pilpres 2024 sangat membahayakan demokrasi di Indonesia.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
- Forum Purnawirawan TNI Usul Copot Wapres Gibran bin Jokowi, Pengamat: Ekspresi di Negara Demokrasi
- Dewan Pakar BPIP Djumala: KAA, Legacy Indonesia dalam Norma Politik Internasional
- Jokowi Tempuh Jalur Hukum Perihal Tudingan Berijazah Palsu, Pengamat Politik Boni Hargens: Ini Pelajaran Berdemokrasi
- Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat
- Peserta Sespimmen Menghadap Jokowi, Pengamat Singgung Dugaan Keterlibatan Polisi Pada Pilpres 2024
- Pengamat BRIN: Wapres Gibran Berperan untuk Perkuat Demokrasi Sipil