Daerah Diminta Batasi Konsumsi BBM

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah daerah diminta menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayahnya masing-masing. Hal ini terkait erat dengan rencana reformulasi perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) ke dalam perhitungan subsidi.

“Kita minta agar tiap daerah bersama dengan pemerintah pusat membagi beban. Artinya kalau harga minyak tinggi, dengan begitu perhitungan DAU juga akan naik,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu, setelah raker dengan Panitia Anggaran DPR, di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (18/6) malam.

Dikatakan Anggito, karena beban subsidi nantinya merupakan bagian dari rumusan DAU, seluruhnya akan diusulkan melalui nota keuangan dan tidak menyalahi aturan undang-undang.

Pemerintah, katanya, sedang mengkaji reformulasi perhitungan DAU untuk daerah-daerah di Indonesia. Tapi pihak pemerintah belum menjelaskan mengenai bentuk formulasi tersebut. Reformulasi DAU dilakukan agar pemerintah daerah bersama pemerintah pusat berbagi beban dalam menanggung kesulitan ekonomi saat ini, terutama setelah naiknya harga minyak dunia. “Reformulasi DAU ini juga menjadi keinginan dari daerah-daerah,” tambahnya.

Namun demikian, Anggito menekankan, tidak musti daerah berpenduduk banyak yang biasanya berkolerasi dengan jumlah konsumsi BBM akan mengalami pengurangan DAU yang signifikan. “Format DAU menempatkan kemampuan fiskal sebagai pengurang. Belum tentu penduduknya banyak, terus jumlah DAU-nya berkurang,” ungkapnya.

Berdasarkan formulasi baru ini nantinya daerah secara tidak langsung akan menanggung beban subsidi. Karena itu jika konsumsi BBM bisa ditekan maka subsidi juga bisa berkurang sehingga anggaran DAU bisa lebih tinggi. “Harus ada pembatasan konsumsi. Kalau tiap daerah punya rasa memiliki. Jadi nanti bisa dilihat DAU-nya akan tinggi kalau subsidinya rendah,” katanya.

Saat disinggung daerah mana yang kemungkinan DAU-nya akan berkurang banyak? Propinsi DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi, dengan begitu mengkonsumsi BBM juga tinggi. “Format DAU 'kan harus begitu sesuai kemampuan fiskalnya. Dan subsidi sebagai faktor pengurang,” jelasnya. (rie/JPNN)