Dana Covid-19 Sisakan Tanda Tanya? Semua Akan Terjawab dalam Audit BPK
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kontraksi pengeluaran pemerintah secara makro.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan temuannya di hadapan Presiden Joko Widodo pada pembukaan Rapat Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).
Agung mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan keuangan untuk menanggapi pandemi Covid-19. Menurut dia, pemerintah juga sudah menetapkan kondisi kedaruratan yang diikuti dengan pembentukan gugus tugas.
"Penerbitan perppu di 2020 dan kebijakan realokasi dan refocusing anggaran semuanya dilakukan untuk menangani pandemi Covid dan dampaknya," kata Agung.
Meski demikian, Agung mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan belanja oleh pemerintah.
"Sebagai contoh satu sisi secara makro ada indikasi kontraksi atas pengeluaran pemerintah, padahal saat yang sama pemerintah mendorong pelaksanaan anggaran guna menahan laju perlambatan ekonomi," kata dia.
Agung pun bertanya-tanya soal itu. Namun, dia meyakini hal itu akan terjawab dalam audit BPK.
"Atau memang ada masalah terkait kapasitas fiskal yang saat ini dikelola pemerintah? Semuanya hanya bisa dijawab melalui pemeriksaan," jelas Agung.(tan/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Ketua BPK Agung Firman Sampurna di hadapan Presiden Jokowi membeberkan temuan lembaganya tentang kontraksi pengeluaran pemerintah secara makro pada masa pandemi.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Jokowi Hormati Putusan MK: Saatnya Bersatu, Bekerja, Membangun Negara Kita
- Soal Status Gibran dan Jokowi di PDI Perjuangan, Komarudin Bilang Begini, Tegas!
- Menyampaikan Dissenting Opinion, Hakim Arief Singgung Soal Jokowi yang Partisan
- 3 Hakim MK Dissenting Opinion, Saldi Isra Setuju Jokowi Manfaatkan Bansos dan Aparat untuk Paslon 02
- MK Sebut Tindakan Jokowi Bukan Pelanggaran Hukum, tetapi Tidak Etis
- MK Tolak Dalil Jokowi Dukung Gibran dan Lakukan Nepotisme