Dana Pengamanan Pilkada Harus Disediakan dari APBD

jpnn.com - JAKARTA - Hampir seluruh daerah di Provinsi Aceh yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017, sudah menganggarkan biaya pelaksanaan pilkada.

Namun biaya pengawasan dan pengamanan, hingga saat ini belum dianggarkan. Karena itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta segera dianggarkan  agar tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/wali kota di 19 daerah di Aceh, dapat terselenggara tepat waktu. 

Hal ersebut terungkap pada rapat evaluasi kesiapan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan anggaran pilkada serentak 2017, yang digelar Kemendagri di Jakarta, Selasa (5/4). Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri Reydonnyzar Moenek bahkan menanyakan satu persatu komitmen peserta yang hadir, termasuk pemda-pemda dari Provinsi Aceh. 

Untuk Kabupaten Aceh Timur terungkap, anggaran untuk pengawasan yang nantinya dikelola panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dan anggaran pengamanan yang dikelola kepolisian, sama sekali belum dianggarkan. Demikian juga Aceh Tengah. Namun Pemkab berjanji untuk segera membahasnya. 

Untuk Kabupaten Aceh Jaya, Pemkab menyatakan telah berkomitmen menganggarkan biaya pangawasan sebesar Rp 1 miliar. Namun untuk pengamanan, baru akan dianggarkan. 

"Untuk Aceh Utara ada koreksi sedikit, biaya pangawasan kami anggarkan Rp 2.002.000.000. Tapi untuk pengamanan belum dianggarkan," ujar Sekda Aceh Utara Isa Anshari. 

Ia kemudian menanyakan, apakah benar anggaran pengamanan nantinya akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman sebelumnya membuka wacana tersebut. 

Menanggapi pertanyaan tersebut, Dirjen Keuda yang akrab disapa Donny ini mengajak seluruh pemda segera memutuskan, tidak berharap biaya pengamanan menggunakan APBN, sebelum ada kepastian perubahan undang-undang. Ia meminta daerah-daerah yang menggelar pilkada, untuk juga menganggarkan biaya pengamanan dari APBD.

"Sekarang ini kita perlu putuskan, tidak usah berharap (anggaran pengamanan,red) dari APBN. Kalau sudah jadi undang-undang, baru kita bisa ngomong," ujarnya.

Selain tiga daerah tersebut, Pemkab Pidie juga diketahui belum menganggarkan biaya pengamanan pilkada. Sementara untuk pengawasan, direncanakan akan digelontorkan Rp 1,9 miliar.

Aceh Barat berencana menggelotorkan anggaran pengawasan Rp 1 miliar untuk pengawasan. Namun hal tersebut baru rencana, kepastian penganggaran belum dibahas. Sementara Aceh Barat merencanakan Rp 1 Miliar untuk pengawasan.    

"Kalau belum dibahas, enggak apa-apa. Kan terbuka peluang untuk dibahas lagi dan daerah siap menganggarkan," ujarnya.

Dalam rapat koordinasi kali ini ternyata ada pemkab yang diundang tidak hadir. Antara lain Pemkab Baratdaya. Informasi menyebut karena pemkab tidak menerima undangan. 

"Radiogram (undangan terhadap daerah-daerah yang akan menggelar pilkada,red) sudah kami kirim seminggu yang lalu. Kami surati bupatinya. Yang tidak datang kami kasih surat 'cinta'," ujar Donny.(gir/jpnn)