Daripada Sibuk Rapid Test Anggota DPR Sebaiknya Dana Disiapkan untuk Pasien Corona
Instrumen hukum ini juga bisa digunakan untuk menegakan agar imbauan sosial atau physical distancing atau working from home dapat ditransformasi menjadi norma hukum yang benar-benar mengikat.
“Melihat keadaan saat ini, perppu sudah dapat dipertimbangkan. Walaupun itu memang kewenangan presiden tetapi perlu juga dikonsultasikan di DPR karena nanti perppu akan berujung kepada persetujuan DPR apakah diterima atau ditolak,” katanya.
Anggota Komisi VIII DPR ini berharap rapat dengan pemerintah bisa segera dilakukan walau saat ini parlemen sedang dalam masa reses dan baru akan memasuki masa sidang pada 30 Maret 2020 mendatang.
“Di saat genting saat ini, mekanisme pengawasan oleh DPR harus juga tetap berjalan agar langkah yang diambil pemerintah benar-benar sesuai aturan hukum sehingga efektif dalam menangani wabah ini dengan baik,” ujarnya.
Dia memahami bahwa saat ini masih ada imbauan sosial atau physical distancing atau working from home, sehingga metode rapat bisa dilakukan secara jarak jauh. Ia menegaskan rapat bisa dilakukan dengan teleconference.
“Itu lebih baik daripada wacana rapid test Covid-19 untuk seluruh anggota DPR RI dan keluarganya yang membuat gaduh di masyarakat, dan juga sudah ditolak oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI,” pungkasnya. (boy/jpnn)
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta tidak gaduh lagi soal wacana rapid test untuk anggota DPR dan keluarga.
Redaktur & Reporter : Boy
- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Minta Definisi Keluarga di RUU KIA Dilengkapi
- Said Abdullah
- Ahmad Sahroni Memotivasi Ratusan Mahasiswa Peserta Kampus Merdeka
- Anggota DPR Said Abdullah Rutin Bersedekah Tiap Ramadan
- Kembali Terpilih Jadi Anggota DPR, Sturman Panjaitan Berterima Kasih Kepada Masyarakat Kepri
- Solid, HNW PKS Ungkap 5 Fraksi Berkomitmen Mengajukan Hak Angket di DPR