Data PPATK Bukan Dasar Pengambilan Keputusan di BK

Memang, kata dia, data yang sedang BK kumpulkan tidak hanya untuk satu orang atau dari satu orang saja. Sebab, dalam pemeriksaan menyebutkan beberapa orang.

"Data yang kita kumpulkan itu tidak hanya kata orang ata terperiksanya saja, tapi kita harus mempunyai informasi sendiri untuk kepentingan pemeriksaan (supaya lengkap)," tegasnya.

Seperti diketahui, Pimpinan DPR RI mengaku telah menerima surat dari PPATK yang isinya tentang 21 transaksi mencurigakan yang melibatkan anggota Banggar DPR. (boy/jpnn)