Daya Tahan Masyarakat Menipis, PPKM Darurat Tolong Tak Diperpanjang Lagi
Memasifkan penegakan protokol kesehatan, mengakselerasi vaksinasi hingga dua juta per hari, merekrut tambahan tenaga kesehatan, memperbanyak tempat isolasi dan rumah sakit darurat untuk yang bergejala ringan, dan memperkuat "3T" (tes, tracing, dan treatment).
"Kan sebenarnya ada target tes per daerah, mestinya itu terus dievaluasi dan dibuka ke publik secara perinci karena sangat vital dalam penanganan pandemi. Hal yang justru marak hanya penertiban pedagang, PKL disidak," katanya.
Mufti juga meminta pemerintah mempercepat pembayaran insentif tenaga kesehatan dan klaim rumah sakit.
"Saat ini sudah mulai terbayar secara bertahap, kami mengapresiasi. Perlu terus dipercepat agar rumah sakit punya ruang finansial yang cukup untuk bergerak cepat dan taktis di lapangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan keputusan perpanjangan PPKM Darurat akan diumumkan dalam 2-3 hari ke depan.
"Saat ini, kami sedang melakukan evaluasi terhadap PPKM dengan jangka waktu ini dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut."
"Kami akan laporkan kepada Bapak Presiden dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan, juga akan umumkan secara resmi," kata Luhut dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Sabtu (17/7) malam.
Menteri yang ditugasi menjadi Koordinator PPKM darurat Jawa-Bali itu mengatakan ada dua indikator yang akan digunakan untuk mengevaluasi PPKM Darurat pada periode 3-20 Juli 2021.
Daya tahan masyarakat dinilai makin menipis, PPKM Darurat tolong tak diperpanjang lagi.
- Menkominfo Sebut RUU Penyiaran Jangan jadi Alat Pembungkaman Pers
- Ramai-Ramai Tolak RUU Penyiaran: Makin Dilarang, Makin Berkarya
- Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Ditetapkan Jadi Calon Kepala Daerah
- PDIP Tolak Revisi UU Kementerian Negara, PAN Mengingatkan: Ada Mekanisme
- DPR RI Bakal Menyelesaikan 43 RUU yang Masih Dibahas di Tingkat I
- Bang Ace Soroti Penggerudukan Doa Rosario, Ibadah Tidak Boleh Dihalangi