Demokrat Jamin Reshuffle Bakal Perkuat Koalisi

Lebih lanjut politisi Golkar yang dipercaya duduk sebagai Wakil Ketua DPR itu juga mengatakan, partainya mempersilakan Presiden mengambil keputusan terhadap kader-kader Golkar di kabinet yang kinerjanya tidak memuaskan. Sebab, lanjut Priyo, Presiden dengan hak prerogatifnya memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan memilih pembantunya. “Silahkan saja dievaluasi termasuk dari Golkar dan koalisi manapun, tidak perlu keraguan karena itu hak prerogatif Presiden,” ucapnya.

Meski demikian Priyo mensinyalir tidak ada kader Golkar di kabinet yang akan diganti. Pasalnya, Presiden pasti akan berkomunikasi dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie jika memang ada politisi Golkar di kabinet yang akan dicopot.

Namun menurut Priyo, sejauh ini belum ada komunikasi antara Presiden dengan Ketua Umum Golkar soal itu.  “Feeling (perasaan) saya untuk hal penting seperti itu, lazimnya pimpinan puncak diajak bicara. Tetapi kalau tidak pun ya itu wewenang Presiden,” jelasnya.

Seperti diberitakan, isu reshuffle semakin kuat seiring evaluasi setahun kinerja KBI II. Suhu politik juga semakin hangat tatkala terjadi perbedaan pandangan di kalangan parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi, terutama antara Golkar dengan Demokrat. Hal yang paling mencolok adalah perbedaan pandangan Golkar dan Demokrat soal kasus mafia pajak Gayus Tambunan dan penawaran saham perdana (IPO) PT Krakatau Steel.(ara/jpnn)