Demokrat Ragukan LHP BPK 2009

BEKASI-Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, kembali bermanuver. Partai berlambang mercy itu meragukan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD 2009 Kabupaten Bekasi oleh BPK Jawa Barat.  Lantaran ada yang tidak singkron antara hasil yang dievaluasi dengan LHP. ”BPK itu juga manusia, jadi wajar jika kita meragukan hasil LHP,” terang Rohim Mintareja, Ketua Fraksi Demokrat, DPRD Kabupaten Bekasi.

Keraguan itu muncul saat ada temuan seperti Silpa (Sisa lebih pembiayaan anggaran, Red) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi yang oleh BPK disebut Rp 10 miliar. ”Padahal setelah kita evaluasi Silpanya Rp 49 miliar,” terangnya. Selain itu dia juga mengatakan ada juga Silpa dari belanja tidak langsung seperti pembayaran gaji berjumlah miliaran. Jadi, Silpa Kabupaten Bekasi keseluruhan hasil evaluasi dewan mencapai Rp 400 miliar lebih.

”Namun oleh BPK ditaksir Rp 300 miliar lebih. Ada selisih yang cukup besar,” cetus Rohim yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Bekasi itu. Karenanya, walaupun LHP BPK telah keluar dengan status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pihaknya tetap akan mengkritisi.

”Bukan apa-apa, ini uang rakyat jadi harus benar dong penggunaannya. Kita akan kroscek hasil evaluasi yang kami lakukan dengan hasil audit BPK,” pungkas Rohim. Sementara itu, dalam sidang paripurna, DPRD Kabupaten Bekasi menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bupati Sa’duddin dengan beberapa rekomendasi.