Dephub Minta Bukti Konkret
Kamis, 03 Juli 2008 – 12:15 WIB
Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Dephub, Bambang S Ervan menambahkan bahwa pihaknya belum pernah sekalipun menemukan indikasi adanya praktek suap dalam setiap tender Dephub. Menurut dia sekalipun terjadi, hal itu bukanlah sitim yang sudah biasa dilakukan oleh pegawai-pegawai Dephub. “Itu bukan sistim di Dephub, bahwa kalau ingin menang harus ada uang pelicin. Kalaupun ada itu hanya oknum, bukan sistim kami,” ungkapnya. Bambang justru mengingatkan agar dalam kasus suap seperti itu, bukan hanya panitia tender yang disalahkan, sebab perusahaan yang menyuap juga harus ikut disalahkan. Dalam tender itu, Direktur KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai), Djony Algamar, ditunjuk sebagai Kuasa Anggaran, lalu Kasubdit KPLP, Malau, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kasie KPLP Tanjung Priok, Didik Suhartono sebagai Ketua Panitia Lelang. “Salahin juga penyaupnya dong,” lanjutnya.
Baca Juga:
Direktur KPLP, Djony Algamar masih terlihat di gedung Dephub kemarin, sementara Kasubdit KPLP, Malau sedang cuti karena sakit demam berdarah sejak beberapa hari sebelum kasus tender itu mencuat. Saat ditemui wartawan, Djony, mengaku KPK telah mengambil berkas-berkas yang diperlukan diruangnnya. Meski begitu dia mengaku belum ada pemanggilan dari KPK. “Belum ada (panitia tender) yang dipanggil KPK,” jelasnya. (wir)
JAKARTA - Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal sewot bawahannya disebut-sebut menerima suap dari PT Bina Mitra Karya Perkasa (BMKP), salah satu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pemerintah Terus Berupaya Memberantas Judi Online dan Pinjol Ilegal
- Sinkronisasi Data Korban Galodo Sumbar, BNPB: 61 Orang Meninggal
- Uni Irma Apresiasi Respons Cepat Mentan Amran Bantu Petani Korban Galodo Sumbar
- Baru Keluar Lapas, Residivis Sabu-Sabu Ini Ditangkap Lagi
- Irjen Helmy Keluarkan Instruksi, Preman di Lampung Siap-Siap Saja
- TB Hasanuddin Tegaskan Pulau di Indonesia Tidak Boleh Diperjualbelikan