Desak Evaluasi Data Warga Miskin

BOGOR – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor jadi bulan-bulanan terkait carut-marut pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

DPRD menilai sensus BPS Kota Bogor mengenai warga miskin tidak akurat dan harus segera diperbarui. Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor, Atmaja menilai, BPS harus segera melakukan sensus terkini, terutama pendataan warga benar miskin dan sangat miskin.

“Kalau yang dipakai acuan untuk pembagian BLSM sekarang kan data 2011. Dua tahun terakhir ini kan banyak perkembangan perekonomian, jadi harus ada pemuktahiran data,” ketusnya.

Ketua Fraksi Golkar-Hanura ini juga menilai, BPS dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) malas bekerja. “Harusnya pendataan dilakukan rutin setahun sekali, tanpa harus menunggu lima atau enam tahun. Ini penting agar data untuk penyaluran bantuan valid dan aktual,” kata dia.