Desak Evaluasi Kebijakan Pemerintah Pinjam Jagung ke Swasta

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai kebijakan pemerintah meminjam jagung ke pihak swasta perlu dievaluasi. Sebab, kebijakan itu bisa mempengaruhi iklim investasi bagi negara.

"Jadi orang yang mau investasi di peternakan akan berpikir, bagaimana mau punya kepastian akan suplai dari pakan. Kalau pakannya tidak tercukup, kemudian ternaknya mati, siapa yang menanggung," ujar Enny saat dikonfirmasi, Rabu (28/11).

Enny meminta pemerintah memberi keleluasan kepada pengusaha untuk mengelola sendiri pakan ternak yaitu jagung. Pemerintah bisa melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya.

“Kenapa tidak memberikan rekomendasi, karena yakin jagung surplus," katanya.

Enny mengatakan, kebijakan untuk meminjam jagung dari pihak swasta bukan sesuatu hal yang lazim. Namun, hal itu terpaksa dan harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini peternak unggas. Karena kelangkaan dan mahalnya harga jagung di pasaran.

Dia juga heran, sejatinya Perum Bulog tidak memiliki kewajiban menjaga stok jagung. Karena Bulog hanya diamanatkan untuk mencadangkan beras dan gabah. Karena itu, menurutnya, apa yang dilakukan oleh Bulog merupakan tindakan responsif atas kenyataan yang ada di lapangan.

Meski disadari bahwa swasta memiliki kebijakannya sendiri terhadap stok produksinya. "Bulog tidak diamanatkan untuk jagung, hanya beras dan gabah," tegas dia. (tan/jpnn)