Desentralisasi Pendidikan Abaikan Keragaman

JAKARTA  - Desentralisasi pendidikan yang dilaksanakan selama ini dianggap tidak tepat. Kepala Balitbang Kemdikbud, Chairil Anwar Notodiputro bahkan menyebut desentralisasi pendidikan itu tidak realistis.

Mengutip hasil lokakarya tentang desentralisasi pendidikan yang telah dilakukan Balitbang Kemdikbud, Chairil menyatakan bahwa banyak hal yang tidak dipertimbangkan terkait penyerahan urusan pendidilan dari pusat ke daerah. “Maksudnya, kebijakan yang ada selama ini tidak memperhatian keragaman Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), masalah kekhususan yakni suku, budaya, bahasa dan juga letak geografis setiap daerah,” ungkap Chairil di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Senin (5/12).

Karenanya, lanjut Chairil, lokakarya telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh Kemdikbud. Rekomendasi itu di antaranya terkait penataan pendidikan nasional yang harus menerapkan prinsip-prinsip ketersediaan , keterjangkauan, akseptabilitas, dan keterujian.

“Jadi jangan sampai gara-gara desentralisasi pendidikan itu, akses pendidikan malah tertutup. Selain itu, pendidikan itu harus sesuai dengan tantangan zaman,” imbuhnya.