Dewan Laporkan PDP Jember ke KPK

Seperti pencapaian target sebesar Rp 7,5 miliar, namun hanya disetorkan Rp 3,8 miliar. Sedangkan sisanya, lanjut dia, saat ini juga tidak jelas keberadaannya. Padahal tutup tahun buku sudah terjadi beberapa bulan lalu.

"Seharusnya sudah lunas bersamaan dengan pemberian laporan. Namun saat ini tidak demikian. Sudah target turun, uang setoran masih kurang. Di mana uang kekurangan itu," kata Yudi sambil menunjukkan data yang ada. Belum lagi untuk pemasukan lainnya. "Pendapatan PDP itu bukan saja dari komoditas perkebunan, seperti kopi, karet, dan kakao. Namun juga ada hasil hutan seperti kayu, baik yang tegakan maupun tebangan," ujarnya.

Untuk tegakan, ada kayu Mahoni. Sedangkan untuk tebangan ada karet. "Semua tertancap di bumi PDP," tegasnya. Yudi mengaku, pihaknya memegang data terkait jumlah kubisasi kayu mahoni di PDP. Namun hingga saat ini, belum ada laporan menyangkut hal tersebut. Padahal, kayu-kayu tegakan itu sudah ada yang ditebang. "Hasilnya dikemanakan? Kami ingin tahu hal itu. Namun berulang kali diundang tak ada yang hadir," katanya.

Dari kondisi itulah, Yudi semakin yakin ada ketidakberesan dalam pengelolaan PDP. Terutama soal pengelolaan keuangan. "Saya semakin curiga dengan PDP. Ada apa dengan PDP?" tegasnya.