Dewas Ajak Stakeholder Tinjau New Service Blueprint BPJS Ketenagakerjaan, Ini Tujuannya

Tak berhenti di situ, kelima stakeholder (pentahelix) yang berasal dari perwakilan pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi dan media juga diminta untuk memberikan pandangannya lewat diskusi panel yang merupakan rangkaian dari kegiatan tersebut.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri menyampaikan Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab untuk memastikan dan mengawasi implementasi kebijakan New Service Blueprint ini.

"Kemudian dari hasil kajian dan pengawasan ini kami akan memberikan saran, nasihat dan pertimbangan kepada direksi terkait dengan bagaimana New SBP itu ke depan agar lebih efektif lagi dan bisa lebih memberikan efek yang lebih positif untuk pelayanan BPJS Ketenagakerjaan," kata Muhammad Zuhri.

Langkah tersebut, lanjut dia, merupakan wujud negara hadir dalam memberikan perlindungan semesta kepada seluruh pekerja di Indonesia.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang juga Ketua Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan (KMRIP) Agung Nugroho menambahkan dewan pengawas ingin memastikan pelaksanaan New SBP telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jadi terkait dengan people, process maupun physical evidence itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Alhamdulillah banyak masukan dari stakeholder ini akan kami sampaikan sebagai saran, nasihat dan pertimbangan kepada direksi," imbuh Agung.

Pada kesempatan yang sama, pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan berpendapat bahwa BPJS Ketenagakerjaan perlu melibatkan stakeholder dari unsur pentahelix agar dapat memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

Menurutnya, dari sisi inisiasi dan inovasi sudah banyak perubahannya.