Di Balik Industri Perkebunan Australia: Nasib Pekerja yang Menopang Sumber Pangan

Para pengacara hak asasi manusia mengatakan banyaknya pekerja musiman resmi yang melarikan diri dari majikannya menunjukkan tingginya perlakuan buruk dan pemberian upah yang tidak sesuai dalam program resmi Pemerintah Australia dan sekarang mereka sedang mempersiapkan gugatan.
Namun, menurut Joanna Howe, pakar hukum imigrasi, dalam hirarki pekerja migran di pertanian, pekerja musiman dari kawasan Pasifik mendapatkan perlakuan relatif baik.
"Ada berbagai penemuan perlakuan buruk dalam program ini, pengurangan upah tidak sah, harga akomodasi yang terlalu mahal, pencurian upah. Namun masalah ini bisa ditemukan karena program ini resmi," katanya.
"Ironisnya, program resmi pekerja musiman ini adalah yang paling bagus dibandingkan program lain yang ada, sebagai usaha mendatangkan pekerja migran ke Australia.
"Ada banyak kelompok migran lain yang lebih rentan mendapat perlakuan buruk."
Nasib pekerja tanpa dokumen sah
Salah satu kelompok pekerja paling rentan adalah mereka yang bekerja tanpa visa yang benar, atau dikenal sebagai pekerja tanpa dokumen yang sah.
Penelitian menunjukkan adanya sekitar 60 ribu sampai 100 ribu pekerja tanpa dokumen di pertanian di Australia.
Menurut Joanna, kebanyakan pekerja tanpa dokumen ini membayar sejumlah uang kepada agen migrasi "yang tidak bisa dipercaya" untuk mengurus visa mereka dan mendapat janji akan mendapatkan pekerjaan dengan upah besar.
Dewi, seorang pekerja di Australia mengatakan teman-temannya yang tak memiliki visa dan dokumen resmi takut dideportasi, jika melaporkan perlakuan buruk dari majikannya
- Partai Buruh Menang Pemilu Australia, Anthony Albanese Tetap Jadi PM
- Korea Selatan dan Australia Ramaikan Semarang Night Carnival 2025
- Kemenaker Targetkan 50 Ribu Calon Pekerja Ikut Program Magang Nasional
- Dunia Hari Ini: Israel Berlakukan Keadaan Darurat Akibat Kebakaran Hutan
- Permintaan Kerja dari Luar Negeri Capai 1,7 Juta, RI Baru Bisa Serap Sebegini
- Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Sepakat untuk Membangun Kembali Ukraina