Dialihkan ke Provinsi, Guru Khawatir Tunjangan Dipangkas
“Bagaimanapun pasti akan berpengaruh terhadap semangat guru dalam mengajar,” ucapnya.
Kepala SMA IT Yabis, Mujiantono berkata senada. Permasalahan penting dalam peralihan status SMA/SMK ke provinsi ini ada di pendanaan.
Dia menjelaskan, selama ini sekolah mendapatkan tiga sumber pendanaan dari pemerintah, yakni dana BOS dari pemerintah pusat, BOS Daerah dari provinsi, dan BOS Tuntas Berkualitas (TK) dari Pemkot Bontang.
Jika menjadi tanggungjawab provinsi, maka dikhawatirkan dana BOS TK sebesar Rp 1 juta per siswa per tahun akan hilang.
“Swasta pun demikian. Tunjangan PGS (Persatuan Guru Swasta) ditakutkan hilang, sementara provinsi tidak ada anggaran untuk itu,” jelas Muji.
Agar pemda masih punya andil dalam bantuan dana ke sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Bontang mengusulkan agar disiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur daerah dapat membantu sekolah menggunakan dana hibah.
Hal ini disampaikan pada pertemuan MKKS SMA di Samarinda, beberapa waktu lalu.
“Itu yang kami harapkan. Kalau tidak terjadi, sekolah swasta yang awalnya gratis bisa mungut biaya SPP lagi,” katanya.
BONTANG – Pengalihan pengelolaan sekolah menengah tingkat atas dari kabupaten/kota ke provinsi, memunculkan kekhawatiran dari guru-guru di
- Mahasiswa Antusias Hadiri Futureustudent di UIN Syarif Hidayatullah
- Kolaborasi Universitas Bhayangkara dan SDN Sriamur 05, Beri Edukasi Anti-Bullying untuk Siswa
- Nadiem Makarim Batalkan Kenaikan UKT, Instruksi Jokowi?
- Unas Berhentikan Sementara Kumba Digdowiseiso, 2 Rekomendasi TPF
- UT Jadi Tuan Rumah NUDC 2024, 112 Tim Terbaik se-Indonesia Beradu Kemampuan
- Seusai Bertemu Jokowi, Menteri Nadiem Membatalkan Kenaikan UKT