Dialihkan ke Provinsi, Guru Khawatir Tunjangan Dipangkas
Peralihan ini pun berisiko sekolah dapat memungut biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) kembali, jika dana BOS yang disalurkan daerah selama ini tidak mampu ditutupi oleh provinsi.
“Apakah mereka mampu memberikan kesejahteraan yang selama ini sudah didapatkan? Kalau provinsi menyanggupi, ya tidak masalah,” jelasnya.
Beberapa tunjangan dari daerah, seperti uang makan serta tunjangan kinerja yang selama ini didapatkan, dikhawatirkan Munif akan terpotong.
Pasalnya, besar tunjangan ini tidak main-main. Dia merinci, uang makan dijatah Rp 30 ribu-35 ribu per hari.
Tunjangan kinerja dari Pemkot Bontang sebesar Rp 3 juta per bulan, ditambah dengan tunjangan dari provinsi sebesar Rp 300 ribu.
Praktis, jika provinsi tidak mampu menutupi tunjangan dari daerah, tiap guru akan kehilangan sekitar Rp 4 juta.
“Ini kan sangat terasa sekali dampaknya. Belum juga pegawai honorer yang harus diperhatikan,” ujar Munif.
Dia berharap, kalaupun peralihan ini benar-benar terjadi, apa yang telah didapatkan dari Pemkot Bontang selama ini mampu ditutupi oleh provinsi. Minimal, sebesar dengan nilai yang telah disebutkan.
BONTANG – Pengalihan pengelolaan sekolah menengah tingkat atas dari kabupaten/kota ke provinsi, memunculkan kekhawatiran dari guru-guru di
- Pertamina Goes to Campus 2024 Resmi Dibuka, ITB Dipilih sebagai Lokasi Pertama
- 200 Praja IPDN Masuk Latsitardanus XLIV, Rektor Hadi: Ikhlas & Tanggung Jawab
- Gelar IYSDGS 2024, Universitas Bakrie Dorong Anak-Anak Muda RI Lebih Banyak Aksi
- Fauzie Yusuf Siap Lakukan Pembenahan Kurikulum Universitas Jayabaya
- 25 PTN Buka Pendaftaran SMMPTN-Barat 2024, Kuota Banyak, Ada Kebijakan Baru
- Bicara di IYSDGS, Rektor UB Singgung Peran Kampus Bentuk Pemikiran tentang Keberlanjutan