Didesak, Pusat Ekonomi di Perbatasan

JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita mendesak pemerintah agar memberikan perhatian serius kepada daerah-daerah perbatasan. Desakan ini bukan semata karena hilangnya pulau Sipadan dan Ligitan maupun manuver politik dari negara tetangga di Blok Ambalat yang sempat ramai. Namun, karena memang kondisi di kawasan perbatasan yang sangat memprihatinkan, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.

Ginandjar mengaku, penegasannya ini didasarkan atas laporan dari para anggota DPD yang berasal dari daerah-daerah perbatasan dengan negara tetangga. "Laporan tersebut menunjukkan maraknya eksploitasi sumber daya alam secara ilegal di daerah perbatasan, baik penambangan ilegal, pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), sampai perdagangan manusia ilegal (human trafficking)," terang Ginandjar saat berpidato membuka Sidang Paripurna Khusus DPD, di Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).

Beberapa persoalan akut di daerah perbatasan antara lain ketergantungan masyarakat pada sumber penghidupan dan perekonomian negara tetangga, dominannya arus informasi dari media negara tetangga, serta rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah perbatasan. Menurut Ginandjar, problem seperti ini kalau dibiarkan maka secara perlahan akan berimplikasi negatif terhadap rasa kebangsaan dari masyarakat di daerah perbatasan. Ujung-ujungnya, bisa menimbulkan kerawanan dalam upaya menjaga NKRI.

"Karenanya, sesuai dengan Undang-Undang No.43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, maka hendaknya pengembangan dan pengelolaan wilayah perbatasan menjadi prioritas pemerintah, dengan dukungan anggaran khusus dari APBN," ujarnya. Dia meminta pemerintah membangun pusat-pusat pertumbuhan di daerah perbatasan, terutama pembangunan infrastruktur agar membangkitkan rasa kebanggaan sebagai warga negara RI.