Din Syamsuddin Sodorkan 2 Hal Penting, Singgung Buzzer Bayaran

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu Deklarator KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) Din Syamsuddin menyampaikan pernyataan terbaru, yang menyinggung soal buzzer bayaran.

Dia juga menegaskan tidak mau melayani terhadap reaksi yang tidak substantif atas dideklarasikannya koalisi aksi tersebut.

"Terhadap reaksi yang tidak substantif, baik dari para elite, apalagi buzzer bayaran, KAMI tidak mau melayani karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi," kata Din, dalam pernyataan tertulis, di Jakarta, Kamis (27/8).

Menurut dia, KAMI mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

Setidaknya, kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, ada dua pertanyaan yang diajukan KAMI kepada pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk dijawab.

Pertama, soal oligarki politik yang membuat keputusan parpol ditentukan segelintir orang dan akhirnya mengendalikan DPR yang membuat aspirasi rakyat terabaikan.

Kedua, budaya politik dinasti yang menghalangi orang-orang yang sebenarnya lebih berkualitas untuk maju sebagai pemimpin.

"Masih banyak pertanyaan substantif mendasar lagi, tetapi sementara cukup dua itu," kata Din.