Dinilai Tak Mendidik, BLT Ditolak

Berdasarkan pengalaman penyaluran dana BLT tahun 2008 lalu itulah, Sudarko mendesak pemerintah pusat membatalkan rencana tersebut. Menurutnya, sebaik apapun pendataan mengenai warga miskin yang dilakukan dalam rangka penyaluran BLT ini, keresahan pasti akan terjadi.

Sebab, tidak ada yang menjamin, pendataan warga miskin di desa benar-benar akan mencerminkan kondisi riil. Pasti akan ada saja warga miskin yang tidak terdata, sehingga menimbulkan konflik. "Apalagi kalau acuannya adalah data BPS yang pendataannya entah dilakukan kapan," tegasnya.

Jika pemerintah benar-benar berniat membantu masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM, lanjutnya, sebaiknya menggunakan pola padat karya yang lebih banyak manfaatnya dan tidak menimbulkan potensi konflik.

Selain itu, kondisi fasilitas publik akan makin baik karena menjadi sasaran program padat karya. Penerima dana kompensasi juga lebih jelas, karena hanya mereka yang ikut bekerja saja yang mendapat imbalan.  "Atau kalau memang program padat karya sulit dilakukan, ya batalkan saja rencana kenaikan harga BBM-nya. Jadi tidak perlu ada kompensasi segala macam," tutupnya. (guh/nun)