JPNN.com

Diplomasi Indonesia 2020

Oleh: H. Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR RI

Kamis, 16 Januari 2020 – 16:33 WIB Diplomasi Indonesia 2020 - JPNN.com
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. Foto: Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Dalam lima tahun ke depan, diplomasi Indonesia diproyeksikan akan menjadi sangat sibuk. Indikasinya sangat jelas. Keanggotaan Indonesia di beberapa organisasi regional dan global akan menjadi lebih strategis karena menduduki jabatan kunci. Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada 2023.

Indonesia juga akan menjadi Ketua G-20, sebuah forum global yang beranggotakan negara-negara maju yang menguasai perekonomian dunia. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk lebih menggalakkan  peran dan kontribusi sebagai sebagai anggota Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB, serta Organisasi Maritim Internasional.

Partisipasi dalam kancah politik global merupakan pengejawantahan mandat Pembukaan UUD NRI 1945 bahwa Indonesia sebagai warga dunia harus ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia, berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keanggotaan dalam berbagai forum internasional juga merupakan perwujudan dari politik luar negeri bebas aktif yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Pelaksanaan kedua mandat tersebut akan menemukan momentumnya dalam waktu dekat merujuk peluang Indonesia untuk menjadi aktor politik internasional yang lebih strategis dan dominan dalam beberapa tahun ke depan.

Tantangan organisasional

Dalam konteks ASEAN sebagai organisasi regional negara-negara kawasan Asia Tenggara, Indonesia menyandang status sebagai founding father dan negara kunci. Namun demikian, status tersebut tidak serta-merta membawa keuntungan bagi Indonesia. Di sinilah tantangan yang harus dibuktikan Indonesia untuk menguji kredibilitas dan kapabilitas atas status yang disematkan tersebut. Tantangan dalam organisasi regional ini tidaklah mudah. Meskipun kedaulatan masing-masing negara dibuhulkan dalam satu komitmen bersama, konflik intra kawasan masih potensial terjadi terutama terkait sengketa perbatasan, klaim produk-produk seni dan budaya, serta polusi asap sebagai akibat kebakaran hutan.

Komitmen ASEAN untuk menjadi satu komunitas tunggal dalam berbagai bidang sebagai bagian dari Visi ASEAN 2020 juga masih menuntut soliditas dari seluruh negara anggota. Situasi geopolitik kawasan juga semakin memanas merujuk aksi unilateral Tiongkok di awal tahun yang melanggar hak berdaulat Indonesia di perairan Natuna Utara. Di satu sisi, tindakan Tiongkok ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk menyelesaikannya. Di sisi lain, tindakan Tiongkok menjadi modal soisial untuk mengukuhkan semangat satu ASEAN mengacu pada fakta bahwa Tiongkok sudah lama berkonflik dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya terkait klaim kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan.

Menjadi Ketua G-20 adalah hal yang prestisius bagi Indonesia. Forum yang beranggotakan 19 negara ekonomi maju ditambah Uni Eropa ini setidaknya menguasai 80 persen total perdagangan dan 90 persen produk nasional bruto dunia. Setidaknya ada dua tantangan besar yang harus direspons Indonesia bilamana menduduki posisi ini nantinya. Pertama, tantangan untuk menciptakan upaya-upaya regulatif dalam memitigasi potensi terjadinya krisis finasial global. Kedua, komitmen bersama negara anggota untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus peduli terhadap prinsip pemerataan dan keadilan bagi negara-negara berkembang lainnya di belahan dunia.

Indonesia mendapatkan batu ujian yang cukup keras terkait keanggotaannya di Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB. Keanggotaan yang singkat pada kedua badan strategis PBB ini pada prinsipnya harus dimanfaatkan seoptimal mungkin melalui peran dan kontribusi yang konkret. Isu reformasi struktur DK PBB tentu saja bukan hal yang tabu untuk terus menerus disuarakan. Indonesia yang akan menjadi Ketua DK PBB selama satu bulan pada Agustus 2020 nanti juga dihadapkan pada fakta bahwa negara anggota tetap seperti Amerika Serikat dan Tiongkok masih gemar menempuh langkah unilateral ketimbang menghayati posisinya sebagai polisi global di DK PBB.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...