Direktur Politik Dalam Negeri Minta Siapkan Aplikasi Data Base Parpol

“Sementara itu saat ini partai politik yang berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 73 partai politik ditambah lagi adanya partai lokal yang belum terdata dengan baik,” ulasnya.

Sementara itu Ketua Panitia kegiatan yakni Kasubdit Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik, Drs. Syamsuddin menyampaikan akan pentingnya membangun Sistem Aplikasi data base partai politik.

Diharapkan penyusunan database partai politik dapat membantu kelancaran dalam melakukan pengawasan serta memberikan fasilitasi kepada partai politik provinsi hingga kabupaten/kota terkait dalam pelaksanaan bantuan keuangan partai politik.

Dalam rangka penyediaan informasi secara menyeluruh keberadaan partai politik di Indonesia terutama partai politik yang berbadan Hukum dan partai politik peserta pemilu, dibutuhkan aplikasi data yang dapat dakses oleh semua pihak.

Sistem aplikasi data base partai politik yang dibangun dapat menghasilkan sistem informasi keberadaan partai politik, kepengurusan, perolehan suara dan kursi dan alamat kantor masing partai politik secara tepat, dan keakuratan data terjamin.

Lebih lanjut dikatakan, penyusunan database parpol sangat diperlukan dalam rangka percepatan pengambilan keputusan dan transparansi bantuan keuangan partai politik agar dapat diketahui oleh semua masyarakat.

Selanjutnya, diharapkan masyarakat dapat menilai partai politik dalam penggunaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Malang mengapresiasi kegiatan ini karena bermanfaat untuk dapat mensinergikan program kerja antara pusat dengan daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. (sam/jpnn)