Dokumen Baru Ungkap Kemesraan Australia dengan Militer Myanmar

Namun secara gamblang dokumen ini menjelaskan sejumlah tantangan dan jebakan dalam berurusan dengan militer suatu negara yang dituduh melakukan kejahatan perang dan genosida.

Salah satu dokumen menyebutkan, "staf Departemen Pertahanan [Australia] di Yangon berupaya memastikan agar peserta dalam program pelatihan ini tidak melakukan pelanggaran HAM seperti yang terlihat di Rakhine."

Dalam beberapa surat elektronik, pejabat Australia mencoba memeriksa dua prajurit Tatmadaw yang pernah bertugas dalam unit yang dituduh terlibat kejahatan perang.

"Mereka berdua pernah bertugas dengan (...disamarkan...) dan pihak AS mengindikasikan tidak akan mendukung kedua orang ini karena adanya sanksi dari AS," tulis seorang pejabat.

Namun, pejabat Australia tetap saja merekomendasikan kedua prajurit ikut dalam pelatihan setelah menyimpulkan keduanya tidak bertugas di Rakhine saat pembantaian terjadi di tahun 2017.

Dokumen-dokumen itu juga menunjukkan para pejabat dan perwira Australia berusaha mengatasi tantangan dalam membangun hubungan dengan militer Myanmar sambil menjaga jarak dari para jenderal yang dituduh melakukan pembersihan etnis.

Pihak Australia juga berusaha untuk menghindari publisitas.

Misalnya pada 2019, pejabat dan perwira militer Australia mengundang prajurit Angkatan Udara Myanmar untuk mengunjungi pesawat angkut Angkatan Udara Australia yang akan mendarat di Yangon.