DPD Desak Pemerintah Tunda Pilkada

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, mendesak pemerintah agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2010 ditunda, hingga terpenuhinya amanah Pasal 93 UU Pemilu tentang Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada. "Dari investigasi persiapan Pilkada oleh DPD, ditemukan fakta bahwa keberadaan Panwas bertentangan dengan Undang-undang Pemilu, khususnya Pasal 33 yang memerintahkan Panwas sudah harus terbentuk sebelum tahapan pemilu dimulai," jelasnya, di Jakarta, Jumat (12/2).

Jika dipaksakan, lanjut Irman, jelas berpotensi terjadinya berbagai pelanggaran yang sulit untuk diukur, karena institusi yang berwenang untuk itu (Panwas, Red) tidak legitimate menurut UU. Selain itu, ia juga menegaskan perlu adanya pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) yang sedang berlangsung. "Dalam kondisi saat ini, siapa yang akan melakukan fungsi pengawasan. Karena DPS sangat menentukan akurasi dan legitimasi daftar pemilih tetap (DPT)," ujarnya pula.

Demikian juga halnya dengan fungsi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pihak yang memiliki peran dalam kelangsungan laju pemerintahan di daerah. Irman mempertanyakan, apakah Mendagri sudah memiliki mekanisme penunjukan pejabat sementara untuk mengisi kekosongan, apabila Pilkada misalnya ditunda.

"Jika rekomendasi di atas sulit dilaksanakan, DPD RI meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden dan Mendagri, untuk sesegera mungkin menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang memungkinkan pembentukan Panwas kendati tahapan pemilukada telah dimulai," ungkap Irman.