DPD RI Kecam Penambangan Emas di Gunung Botak

DPD RI Kecam Penambangan Emas di Gunung Botak
Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba saat Kunjungan Kerja di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (4/12). Dalam kunjungan itu membahas isu penambangan ilegal di Gunung Botak. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, AMBON - Ancaman penggunaan bahan kimia seperti merkuri di Gunung Botak di Pulau Buru, Maluku oleh penambang emas ilegal kian memprihatinkan. Dampak dari merkuri bukan hanya rusaknya lingkungan, melainkan mengancam anak cucu masyarakat Pulau Buru akibat masuknya bahan kimia ke dalam tubuh manusia melalui rantai makan.

Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengatakan kawasan penambangan Gunung Botak menjadi salah satu isu penting dalam kegiatan advokasi pengawasan karena ada kepentingan yang saling bertautan.

“Di satu sisi masyarakat terus melakukan penambangan ilegal, namun di sisi lain aktivitas penambangan masyarakat membahayakan keselamatan lingkungan karena menggunakan bahan merkuri,” ucap Parlindungan saat Kunjungan Kerja di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (4/12).

Ia mengatakan DPD mendapat informasi bahwa masyarakat kawasan Gunung Botak juga berkeberatan jika lahan tersebut ditutup dari akses masyarakat.

“Tentu saja permasalahan seperti ini harus diatasi dengan pendekatan yang tepat sehingga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara tidak saling bertabrakan,” ujar Parlindungan.

Selain itu, DPD juga memberikan perhatian pada permasalahan Jalan Trans Seram. Pasalnya, Jalan Trans Seram mempunyai peran yang sangat strategis dalam percepatan konektivitas wilayah.

“Jalan Trans Seram mempunyai peran penting khususnya wilayah yang sulit dijangkau karena luasnya Pulau Seram dan terbatasnya infrastruktur jalan,” kata senator asal Sumatera Utara itu.

Parlindungan menambahkan namun muncul permasalahan pembangunan Jalan Trans Seram yang melewati kawasan konservasi Taman Nasional Manusela. Tentu hal itu merupakan suatu permasalahan yang harus dicarikan jalan keluarnya. “Karena bagaimana pun ada dua kepentingan yaitu kepentingan menjaga kawasan konservasi, dan kepentingan pembangunan infrastruktur jalan nasional,” tegasnya.

Kawasan penambangan Gunung Botak menjadi salah satu isu penting dalam kegiatan advokasi pengawasan karena ada kepentingan yang saling bertautan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News