Senin, 20 November 2017 – 16:22 WIB

DPD Tak Ingin Konflik Rohingya Jadi Masalah Transnasional

Senin, 11 September 2017 – 20:28 WIB
DPD Tak Ingin Konflik Rohingya Jadi Masalah Transnasional - JPNN.COM

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang berencana menemui Presiden Joko Widodo. Menurut Wakil Ketua DPD Nono Sampono, salah satu hal yang akan dibahas dalam pertemuan antara Oesman dengan Jokowi adalah masalah konflik di Rakhine, Myanmar yang membuat warga etnis Rohingya mengungsi.

"Terkait Myanmar yang sangat mengemuka sudah merupakan kewajiban konstitusi, bukan hanya pemerintah  tapi berbagai stakeholder untuk  melibatkan diri bagaimana mencari solusi masalah Rohingya," kata Nono saat diskusi tentang Rohingya dengan Komnas HAM, perwakilan UNHCR dan akademisi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,Senin (11/9).

Nono menegaskan, Indonesia harus bersikap mengambil posisi dan peran dalam penyelesaian konflik Rohingya. "Sekaligus mendorong internasional untuk bergerak," tegas mantan Komandan Paspampres ini. 

Nono menyatakan DPD punya  kewajiban mendorong pemerintah dan semua stakeholder agar terlibat dalam penyelesaian konflik Rohingya. Sebab, berlarutnya masalah Myanmar akan berdampak ke Indonesia.

Karena itu dia mengharapkan konflik Rohingya agar tak sampai menjadi masalah transnasional yang berdampak ke Indonesia. “Kalau tidak diselesaikan bisa  juga berdampak keamanan," ujar Nono.

Menurut Nono, gesekan berbau ras dan agama adalah hal yang paling harus dihindari di belahan bumi mana pun. Nono mencontohkan, Maluku sudah pernah mengalami hal tersebut.

"Tidak cukup lima hingga enam tahun penyelesaiannya. Konfliknya berseri, awalnya karena masalah ras berlanjut ke agama. Apalagi jika kekuatan berimbang," papar Nono.

Lebih lanjut Nono mengatakan, sebaiknya Indonesia dalam mengambil sikap dan peran untuk penyelesaian konflik Rohingya tidak mendasarkannya pada isu agama.  Namun demikian Nono menegaskan, populasi muslim di Indonesia yang mencapai 80 persen dari total penduduk juga harus menjadi pertimbangan.

"Kita bukan negara agama tapi harus pertimbangkan populasi 80 persen ke kondisi dalam negeri. Kalau penanganan keliru jadi masalah transnasional," katanya.(boy/jpnn)

SHARES
loading...
loading...
Komentar