DPD Tantang Menteri yang Suka Bikin Gaduh

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mengatakan menghargai dialog yang muncul di internal kabinet sebagai proses pengambilan keputusan. Tapi dalam sistem pemerintahan presidensial, perdebatan di internal kabinet tidak boleh dibawa ke ranah publik.

“Tidak ada yang salah kalau sesama anggota kabinet berdebat mengenai banyak hal. Itu wajar. Tapi akan menjadi aneh kalau perdebatan internal kabinet dibawa ke ranah publik. Mestinya pemerintah satu suara dan satu sikap di depan publik,” kata Irman Gusman, di Gedung Nusantara III, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, menyikapi kegaduhan Rizal Ramli dengan Sudirman Said.

Untuk mencegah gaduh internal kabinet tidak sampai keluar, Irman menyarankan harus ada satu juru bicara (jubir) sekelas menteri untuk menyampaikan apapun keputusan kabinet.

“Kalau belum ada jubir yang memenuhi kebutuhan, tugaskan saja Mensesneg atau Menseskab untuk menyampaikan hasil-hasil sidang kabinet," saran Irman.

Kalau para anggota kabinet ingin berdebat, senator asal Sumatera Barat ini menyarankan agar berdebat saja dengan DPR dan DPD dalam sebuah rapat. “Kalau para menterinya berdebat sesamanya dan itu dibawa keluar, itu mengurangi wibawa pemerintah," tegas dia.

Ia menjelaskan, rakyat butuh ‎hasil, bukan perdebatan panjang di antara para menteri karena menteri itu pembantu presiden.

“Presiden Jokowi pasti tahulah, bahwa rakyatnya butuh hasil kerja kabinet. Bukan debat-debat terus. Makanya presiden berulang kali bilang para menteri jangan gaduh," ungkap Irman.

Kalau para menteri ini terus berdebat dan membawanya ke ranah publik, Irman menilai para menteri ini sudah memperlihatkan sikap lebih tahu dari presidennya. "Mestinya, tidak boleh ada satu menteri merasa lebih tahu daripada menteri yang lainnya, apalagi dengan presiden," pungkasnya.(fas/jpnn)