DPP Golkar Copot Jabatan Yorris Raweyai di Papua

Dia beralasan, apa yang menimpa Setya Novanto yang diduga terlibat kasus korupsi e-KTP masih berproses di pengadilan.

Karena itu Akbar meminta kepada seluruh kader agar dapat memahami proses hukum di Indonesia tentang asas praduga tak bersalah. Kecuali sudah ada putusan inkrach.

”Kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Novanto memimpin partai ini. Karena dia terpilih dalam munas. Jadi tak perlu lagi ada Munaslub,” jelasnya.

Apa yang terjadi di Partai Golkar, ujar Akbar, bukan kali pertama. Setiap ada masalah di internal partai ada saja pihak-pihak yang ingin memecah belah. Tapi partai ini dapat melaluinya dan hingga saat ini tetap solid.

”Misalnya saat terjadi di tahun 1999. Partai ini mengalami tekanan. Toh, kami bisa melaluinya. Sebaiknya partai ini fokus memperkuat infrastruktur partai. Dan menyiapkan kader terbaik dalam agenda ke depan,” ucapnya.

Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar, Yorrys Raweai saat dikonfirmasi mengaku dirinya belum mendapatkan kabar tersebut. Bahkan surat SP1-nya pun hingga saat ini belum diterima.

”Gue belum tanggapi, karena gue belum terima apapun,” ujarnya di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Minggu (7/5).

Yorris menegaskan, dirinya tidak akan memperdulikan sanksi ataupun surat teguran dari DPP. Pasalnya, menurut Yorrys, Partai Golkar bukanlah milik pribadi dan jika Partai Golkar. Ingin menjadi partai milik rakyat harus mengubah sistem didalamnya.