DPR: Anggaran Pembinaan UMKM Harus Tepat Sasaran

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta agar anggaran Rp 22 triliun yang dikucurkan Pemerintah kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus tepat sasaran.

Herman Khaeron dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan ukuran keberhasilan dari sebuah anggaran program terletak pada efektivitasnya, sehingga menurutnya pembinaan masyarakat menjadi penting.

“Tetapi yang paling penting adalah bagaimana keefektifan pelaksanaan anggaran ini kepada rakyat, apalagi dalam situasi ekonomi seperti ini. Utamanya dalam kondisi ini, yang terjadi adalah persoalan daya beli masyarakat. Sektor produksi apapun kalau daya beli masyarakat turun pasti akan berimbas juga,” ujar Herman.

Legislator itu menyampaikan, ada sebanyak 80 persen UMKM di Indonesia saat ini terkena imbas pandemi yang disebabkan menurunnya daya beli masyarakat.

Menurutnya, hal ini jelas terjadi karena ada perubahan paradigma konsumen di dalam pengadaan barang dan jasa ataupun dalam pemenuhan pangan sehari-harinya akibat terjadinya pandemi COVID-19.

“Oleh karena itu, hal ini harus dicermati. Bukan hanya menyalurkan anggaran yang tentu kami juga paham bahwa itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan daya beli, tetapi pada sisi lain harus ada upaya untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha agar bisa beradaptasi terhadap situasi saat ini,” katanya.

Herman berharap dengan diberikannya insentif Rp2,5 juta per UMKM dapat memberikan efek yang signifikan dan berkelanjutan, serta ada pemisahan deteksi dini atas penyaluran program dan anggarannya dengan peningkatan kemampuannya.

Dengan demikian pembinaan inilah yang bisa memperkuat posisi kapitalisasi pelaku UMKM dalam menghadapi situasi apapun.(Ant/jpnn)