DPR Curigai Ada 'Permainan' Penentuan Sengketa Batas

JAKARTA - Kalangan DPR meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi melakukan uji silang draft keputusan sengketa tapal batas antarprovinsi atau kabupaten/kota, sebelum ditandatangani menjadi peraturan menteri dalam negeri (Permendagri).

Uji silang tersebut, sebagaimana yang diungkap anggota Komisi II DPR Zainun Ahmadi, merupakan bentuk dari sikap kehati-hatian dan transparan Mendagri dalam memutuskan sengketa tapal batas, karena bisa jadi menteri tidak tahu ada “permainan” yang dilakukan bawahannya.

"Uji silang oleh Mendagri penting sebagai bentuk ketelitian dan independensi tim dalam bekerja, sebab dari perkembangan yang terjadi kami menangkap ada sesuatu yang aneh dengan respon masyarakat atas Permendagri tentang batas Provinsi Riau dan Jambi," kata Zainun Ahmadi, dalam rillisnya, Sabtu, (22/10).

Substansi yang dinilai aneh oleh masyarakat dari Permendagri Nomor 44/2011 tertanggal 27 September 2011, ujar Zainun Ahmadi antara lain masuknya Pulau Berhala ke dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Akibatnya, masyarakat Kepri marah sampai melarang Mendagri untuk sementara jangan berkunjung ke pulau tersebut.