DPR Diminta tak Terlalu Terlibat Urusan Teknis
Rabu, 23 Januari 2013 – 13:38 WIB
Karenanya, Jimly berharap agar DPR tidak lagi banyak melibatkan diri dalam pengangkatan jabatan publik. Menurutnya, untuk mengurangi itu, Undang-undangnya harus dievaluasi. Dia pun menyatakan, DPR sebaiknya memokuskan pada jabatan-jabatan tertentu saja. Misalnya untuk pemilihan Kapolri, Panglima TNI, Gubernur Bank Indonesia. "Kalau yang kecil-kecil biar urusan pemerintah saja," tegasnya.
Baca Juga:
Begitu juga soal membahas anggaran. Kata Jimly kalau DPR terlalu terlibat secara detail itu membahayakan. Kata Jimly, disitu juga bisa menjadi tempat orang-orang bernegosiasi. Bahkan, kata Jimly, Badan Anggaran (Banggar) DPR bisa seolah-olah berperan sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional orde baru.
"Menurut saya banggar berubah menjadi Bappenas orde baru. Itu berbahaya bagi citra DPR jangka panjang," katanya. Menurutnya, kalau urusan kalkulator atau soal anggaran mendetail, serahkan saja ke pemerintah. "Ngapain ngotor-ngotori tangan sebagai pemimpin politik mewakili rakyat," pungkasnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pakar hukum tata negara Jimly Assiddiqie mengatakan DPR harus mengurangi keterlibatannya dalam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Usut Kasus Korupsi, KPK Geledah Kantor Sekjen DPR RI
- Warga Diimbau Waspadai Tsunami Akibat Erupsi Gunung Ruang
- Waspada Kelompok Anarko Menyusup di Aksi Demo Buruh
- Kemenpora Gelar Pelatihan Keluarga Muda Berdaya, Ini Tujuannya
- Resinergi, Inovator Pengelolaan Sampah Terpadu dan Berkelanjutan Sukses Raih Pendanaan dari NEV
- FIR Kepri-Natuna Kini Dipegang Penuh RI, Ketua MPR Bamsoet Sampaikan Harapan Begini