DPR Dorong Penambahan Armada Untuk Patroli Laut
Lebih lanjut, politikus dari Yogyakarta itu menyatakan solusi jangka panjang untuk persoalan Natuna adalah menambah armada untuk melakukan patrol di sana. “Solusinya, perkuat armada Cost Guard untuk mampu menghalau mereka,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Ia mengatakan sejauh ini belum ada usulan penambahan anggaran untuk memperkuat armada pertahanan di laut oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla). “Kita lihat apakah mereka mengusulkan atau tidak. Karena begini, tahun 2020 sudah berjalan dan disepakati belum ada anggaran untuk itu,” katanya.
Namun, ujar Kharis, dalam kenyataannya tantangan di bidang ini sedemikian besar. Menurut dia, kalau menggunakan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), tidak boleh karena ini merupakan permasalahan Cost Guard. “Ini masalah sipil bukan perang, kalau dengan AL kita yang salah,” ujarnya.
Karena itu, dia menegaskan kalau ada usulan penambahan anggaran dari Bakamla, maka Komisi I DPR akan menyetujuinya. “Jika diusulkan, kami dukung dengan melihatnya risiko dan dampaknya seperti ini,” katanya. “Dulu-dulu belum terlalu terasa bahwa Cost Guard kita masih minim dengan kemampuan yang belum sepadan dengan Cost Guard negara asing,” tambahnya.(boy/jpnn)
Indonesia sudah menunjukkan sikap tegas, terlebih lagi karena memiliki dasar hukum kuat yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea atau Unclos 1982.
Redaktur & Reporter : Boy
- Pertamina dan Komisi VII DPR Mendukung Peningkatan Lifting Migas Nasional
- 4 RUU Disahkan Menjadi Draf Inisiatif DPR, Ada soal Polri & TNI
- MKD Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Pemalsuan KTA dan Nomor Kendaraan Anggota DPR
- WWF ke-10 di Bali Sukses, Putu Rudana Apresiasi Pemerintahan Jokowi
- Menkominfo Sebut RUU Penyiaran Jangan jadi Alat Pembungkaman Pers
- Ramai-Ramai Tolak RUU Penyiaran: Makin Dilarang, Makin Berkarya